Tingkatkan Indeks Penilaian Pelayanan Publik, Faizal Thamrin delegasikan Staf Dinas Perkebunan ikuti kegiatan Pembahasan Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju – Menindaklanjuti Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada misi kelima memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Disbun Sulbar), Muh. Faizal Thamrin mendelegasikan satu orang ASN Disbun Sulbar untuk menghadiri rapat Pembahasan Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut surat dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sulawesi Barat. (Selasa, 29/07/2025), Pagi.

Rapat ini dibuka oleh Plt. Kepala Biro Ortala, Nur Rahmah Parampasi, dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Subuki dan diikuti oleh perwakilan masing-masing OPD yang mengikuti rapat.

Subuki menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman antara biro organisasi dengan perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian pelayanan publik.

“Untuk satu pemahaman antara biro organisasi dengan perangkat daerah yang akan dinilai, harapan kami penyiapan bukti dukung sesuai dengan indikator” Kata Subuki

Mengingat penilaian indikator pada tahun 2024 terkendala pada pemenuhan bukti dukung yang sesuai sehingga perlu ada penyelarasan pemahaman mengenai pemenuhan bukti dukung pada setiap indikator

“Diharapkan perangkat daerah yang melakukan penilaian mandiri, harus dibarengi dengan pemenuhan bukti dukung yang sesuai” Imbuh Subuki

Dengan adanya keselarasan pemenuhan bukti dukung diharapkan tahun 2025 ada peningkatan indeks pelayanan publik pemprov sulbar dari 15 perangkat daerah yang 3 diantaranya bersifat mandatory dan 12 lainnya bersifat penilaian mandiri yang akan dinilai oleh tim penilai dari kemenpanrb, biro ortala, dan inspektorat daerah provinsi sulawesi barat.

Menurut Surya perwakilan Dinas Perkebunan Pertemuan ini membantu perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai bentuk dukungan agar reformasi birokrasi pemprov sulbar bisa lebih baik lagi.

“pertemuan ini membantu perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi pemprov sulbar bisa lebih baik lagi” Kata Surya

Adapun penilaian penyelenggaraan pelayanan publik akan dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2025, sehingga setiap perangkat daerah diharapkan untuk memenuhi bukti dukung dari setiap indikator evaluasi yang meliputi Kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari penyelenggara pelayanan.

Hasil penilaian indeks pelayanan publik ini juga merupakan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi.