Majene, 30 September 2026 — Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Ekspose Hasil Neraca Penatagunaan Tanah (NTGT) yang dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2026, bertempat di Aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majene.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Andi Sitti Kamalia, berdasarkan arahan Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan mengenai hasil pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah (NTGT) pada dua wilayah kecamatan di Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana. Ekspose ini menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi dan pemanfaatan tanah sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang.
Hasil Neraca Penatagunaan Tanah diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan penyelarasan berbagai dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bagi sektor perkebunan, ketersediaan data dan informasi mengenai penatagunaan tanah memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pengembangan kawasan perkebunan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara terarah, sesuai dengan ketentuan tata ruang, serta tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya lahan.
Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, menyampaikan bahwa keterlibatan Dinas Perkebunan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pengembangan sektor perkebunan.
“Neraca Penatagunaan Tanah menjadi salah satu informasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan sektor perkebunan. Dengan adanya data yang lebih terarah mengenai kondisi dan pemanfaatan tanah, kita dapat menyusun perencanaan kawasan perkebunan yang selaras dengan tata ruang dan kebutuhan pembangunan daerah,”ujar Muh. Faizal Thamrin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, BPN, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar pemanfaatan lahan dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.
“Kami berharap hasil ekspose ini dapat menjadi bahan koordinasi dan acuan bersama dalam menyusun kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perkebunan. Penataan ruang yang baik akan memberikan kepastian dalam pemanfaatan lahan sekaligus mendukung produktivitas dan keberlanjutan perkebunan di Sulawesi Barat,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat terus mendorong keterpaduan perencanaan sektor perkebunan dengan kebijakan penataan ruang daerah, sehingga pengembangan komoditas perkebunan dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.