Disbun Sulbar Gelar Rapat Penetapan Indeks K dan Harga TBS Kelapa Sawit Periode November 2026

Selasa, 17 November 2026
BIDANG HILIRISASI PERKEBUNAN
2 Berita ini dilihat
0 Berita ini dibagikan
Mamuju, 17 November 2026* – Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Penetapan Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra se-Provinsi Sulawesi Barat Periode November 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai II Kantor Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (17/11/2026).

Sesuai arahan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Hilirisasi Hasil Perkebunan, Agustina Palimbong. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan proses penetapan harga TBS kelapa sawit berjalan secara transparan, objektif, dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha perkebunan kelapa sawit, khususnya pekebun mitra.

Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Tim Penetapan Harga TBS yang berasal dari berbagai unsur, meliputi perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi, dinas kabupaten yang membidangi urusan perkebunan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki keterkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina Palimbong menyampaikan bahwa penguatan pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun menjadi salah satu perhatian penting dalam meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat.

“Untuk tahun depan, kita upayakan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Sulawesi Barat telah memiliki perjanjian kemitraan dengan kelembagaan pekebun (kelompok tani, gapoktan dan koperasi). Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Agustina.

Lebih lanjut, keberadaan perjanjian kemitraan diharapkan dapat memberikan kepastian hubungan kerja sama antara perusahaan dan pekebun, sekaligus memperkuat perlindungan serta posisi tawar pekebun dalam rantai usaha perkebunan kelapa sawit.

Melalui rapat penetapan Indeks K dan harga TBS ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong terciptanya mekanisme penetapan harga yang transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penguatan kemitraan antara perusahaan dan pekebun diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan pekebun serta mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶