Disbun Sulbar Tetapkan RAD-PKSB 20262029, Perkuat Komitmen Pembangunan Sawit Berkelanjutan

Selasa, 17 November 2026
BIDANG HILIRISASI PERKEBUNAN
2 Berita ini dilihat
0 Berita ini dibagikan
Mamuju, 16 November 2026* – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perkebunan Daerah melaksanakan Pertemuan Penetapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026–2029, Senin (16/11/2026), bertempat di Ruang Teater Lantai II Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Pertemuan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Habibi Azis, didampingi Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pangan dan Inflasi, Abd Waris Bestari, serta Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal, tim penyusun, serta tim sekretariat RAD-PKSB Tahun 2026–2029.

Pertemuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan dokumen RAD-PKSB, dengan agenda pembahasan dan penyempurnaan substansi dokumen serta matriks rencana aksi yang melibatkan OPD terkait. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah agar dapat terintegrasi dan mendukung pencapaian target pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, menyampaikan bahwa penetapan RAD-PKSB membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar rencana aksi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara optimal.

“Kita berharap dalam penetapan ini kita semua berkomitmen dalam menyukseskan rencana aksi daerah kita. RAD-PKSB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026–2029 bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman dan tanggung jawab kita bersama,” ucap Faizal.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Habibi Azis, menegaskan pentingnya memastikan bahwa pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan secara berkelanjutan,” ucap Habibi.

Melalui pertemuan ini, diharapkan dokumen RAD-PKSB Tahun 2026–2029 dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh OPD dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program, kegiatan, serta kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Barat.

Penetapan RAD-PKSB ini juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, terintegrasi, dan bertanggung jawab, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Statistic Visitor

Total Visitor

0

0 Online
Visitor ▶